kpu-banglikab.go.id KPU Bangli menghadiri rapat rekonsiliasi data hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 (29/10) untuk gelombang I dibuka oleh laporan kegiatan Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan KPU RI Bapak M. Aminsyah, S.E., M.M pada pukul 10.00 WIB. Hadir pada rapat Sekretaris KPU Bangli, Drs. I Ketut Losen serta Desak Putu Wahyuni dan I Gusti Ayu Ardani. Acara yang bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square dan selanjutnya sambutan dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bapak Ir. Arif Rahman Hakim., MS. Dalam sambutannya Sekjen KPU RI menyampaikan beberapa kali kita sudah menyelenggarakan Pilkada, tingkat pemanfaatan dana hibah ini sekitar 80%, sehingga melalui rapat rekonsiliasi ini diharapkan melalui data-data yang disampaikan akan diriview supaya rencana yang disusun dari awal sudah mendapatkan masukan mana kiranya yang berlebih, sehingga kebutuhan yang bersifat prioritas didahulukan realisasinya.
Seperti contoh surat dari Kemnekeu tentang kenaikan honorarium Badan Adhoc, sehingga harus berhemat dipos kegiatan yang lain. Untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, honorarium badan adhoc diupayakan dipenuhi, dengan cara mengurangi pos kegiatan lain. Dari laporan Kepala Biro sekitar 95% sudah menandatangani dana hibah. Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu meminimalisir kelalaian dalam pencatatan pengeluaran seperti terdapat perbedaan saldo riil kas di rekening dan saldo neraca kas, terdapat jumlah belanja di SP2HL dan Belanja Riil.
Adapun permasalahan terkait pengelolaan hibah langsung untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015-2018 antara lain terdapat perbedaan saldo riil Kas direkening penampung Hibah dengan saldo di Neraca, terdapat perbedaan jumlah belanja yang disahkan dalam SP2HL dengan jumlah belanja riil, terdapat penggunaan dana hibah untuk belanja modal (53) padahal dalam DIPA tidak terdapat alokasi Belanja Modal saat Pilkada 2015 kecuali atau ketentuan lain yang diatur oleh KPU, revisi diajukan sebesar nilai Perjanjian Hibah bukan sebesar rencana penggunaan Hibah tahun berjalan sehingga persentase realisasi belanja menjadi sangat rendah, hibah Langsung dalam bentuk uang dan Barang belum disahkan
Inspektur KPU RI yang hadir juga menyampaikan perencanaan yang baik harus diuji dulu oleh APIP baru kemudian direviu oleh Inspektorat KPU RI. Anggaran Hibah juga sama karena akan diregister ke anggaran DIPA 076, sehingga sebelum NPHD nya ditandatangani dicermati dulu oleh Biro Perencanaan, setelah ditelaah oleh Biro Perencanaan baru diuji oleh APIP. Jadi untuk Kabupaten/Kota nanti berkoordinasi dengan BPKP untuk dicermati dan ditelaah oleh BPKP. KPU Kabupaten/Kota sudah menyampaikan pelaporan dan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan. Pencatatan BKU harus didukung oleh bukti-bukti belanja.
Selanjutnya pengisian aplikasi SIRAMAH (Sistem Aplikasi Anggaran dan Monitoring Hibah) dirancang untuk memudahkan Biro Keuangan KPU RI khususnya bagian pengelolaan keuangan untuk melakukan pengecekan data hibah berupa uang tunai, uang kegiatan hibah pilkada, barang dan Jasa dan surat berharga yang diberikan pemerintah ke satuan kerja KPU di seluruh Indonesia. Aplikasi meliputi pengecekan Data Hibah mulai dari register, rekening, pembukaan rekening, revisi, pengesahan (R3+1P), download Peraturan/Ketentuan berkenaan dengan hibah, berita terkait Keuangan KPU RI, kontak dan Informasi terkait Anggaran Hibah. (red. by ayu/program)
