Mangupura, kab-bangli.kpu.go.id - Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018 mendatang, Bawaslu Bali menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli ikut sebagai peserta didalam rakor tersebut. Rakor yang digelar mulai rabu (14/06) s/d kamis (15/06) mengambil tempat di Harris Hotel & Residences Sunset Road jalan Pura Mertasari Kuta Bali.
Rakor yang mengambil tema “membangun komitmen penyelenggaraan pilkada yang berintegritas dan dipercaya publik” ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan, SH., dan didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu RI mengapresiasi rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, yang dalam waktu mendatang akan melaksanakan hajatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ke-tiga dimana Provinsi Bali masuk didalam 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan solusi dan rekomendasi dari setiap permasalahan yang akan didiskusikan nanti ucap Abhan di akhir sambutannya.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali juga memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Bali dan jajaran ditingkat bawahnya yaitu KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang hadir full team sesuai undangan. Rakor yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang dalam hal ini di wakili oleh asisten III, TNI dan Kepolisian, Kesbangpolinmas, Kasatpol PP, Kadisdukcapil, FKUB dan MUDP, dibagi dalam dua kelas yaitu kelas A dan Kelas B. Dimana masing – masing kelas membahas permasalahan yang berbeda sesuai dengan pembagian panitia rakor. Kelas A membahas permasalahan penganggaran, sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan yang mana Bawaslu Provinsi Bali masih terkendala dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang dianggap minim dalam penyelenggaraan pengawasan. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, KPU Provinsi Bali yang anggaran penyelenggaraannya sudah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali bulan Mei lalu memberikan masukan kepada Bawaslu agar melakukan koordinasi kembali secara intensif kepada pihal legislatif dan eksekutif.
Dilain tempat, Kelas B membahas permasalahan yang muncul mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penyelenggaraan. Di tahapan persiapan muncul beberapa permasalahan di perekrutan badan adhoc dan pemutakhiran data pemilih. Diperekrutan badan adhoc terungkap pihak penyelenggara di beberapa daerah kesulitan dalam merekrut penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/lurah maupun tingkat TPS. Dari hasil diskusi disepakati remokendasi terhadap permasalahan tersebut agar dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memberdayakan tenaga pengajar pada perhelatan pemilihan. Untuk permasalahan data pemilih muncul permasalahan masih banyaknya masyarakat yang wajib KTP-elektronik (KTP-EL) belum terekam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan solusi yang direkomendasikan dalam pembahasan permasalahan tersebut ada beberapa poin penting yaitu agar Dirjen Disdukcapil mengintruksikan jajarannya untuk kembali menyurati semua nama – nama yang belum melakukan perekaman. Karena dengan dilakukannya perekaman baru bisa diketahui tingkat kegandaan data tersebut. Yang kedua adanya batas waktu deadline dan secara tegas bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-EL yang sesuai dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) datanya akan dihapus secara otomatis jikamelewati batas waktu yang telah ditetapkan. Poin kedua ini juga harus didukung dengan regulasi yang jelas, agar nantinya tidak menjadi buah simalakama. Kemudian partisipasi dari seluruh instasi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, partai politik dan sebagainya agar secara bersama – sama menginformasikan dan mendorong proses perekaman KTP-EL tersebut.
Kemudian di tahapan penyelenggaraan menyeruak permasalahan di tahap pencalonan dan kampanye. Ditahapan pencalonan muncul pada proses verifikasi faktual dimana proses pengamanan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Solusi yang didapat dari permasalahan tersebut adalah agar dilakukan sosialisasi jauh – jauh hari oleh penyelenggara untuk proses tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan para pendukung calon. Diskusi yang alot terjadi pada tahapan kampanye yaitu proses penertiban alat peraga kampanye yang masih memiliki multitafsir antara penyelenggara dan penegak perda yang dalam hal ini satpol PP. Setelah melewati diskusi yang cukup “hangat” disepakati rekomendasi untuk permasalahan tersebut agar dilakukan koordinasi intensif sebelum kegiatan penertiban tersebut dilakukan. (gpr/foto : kpubgl/ars)
