Berita Terkini

Bangli,kab-bangli.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli dalam menyongsong perhelatan PILKADA serentak Juni tahun depan, mulai mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohani. Jumat, (19/05) pagi KPU Bangli mempersiapkan diri secara Jasmani dengan menggelar senam sehat bersama. Senam sehat ini mengambil tempat dipelataran parkir Kantor KPU Bangli, Jalan Kusumayudha No. 43 yang diikuti oleh seluruh Komisioner dan Kesekretarian KPU yang dimulai pada pukul 07.30 WIB. Disamping mempersiapkan logistik Pemilihan maupun Pemilu, Komisioner dan Kesekratriatan KPU juga harus siap secara jasmani dan rohani, demikian ungkap Ketua KPU Bangli Dewa Agung Gede Lidartawan. Kegiatan ini diharapkan dapat dilanjutkan setiap minggu, walaupun tahapan Pemilihan sudah berjalan nantinya. Senam yang dimulai dengan gerakan pemanasan, kemudian dilanjutkan ke gerakan inti, dan diakhiri dengan pendinginan dengan menggandeng pelatih senam profesional yang ada diwilayah Kabupaten Bangli. Oka Purnama Sekretaris KPU Bangli menambahkan, dalam kegiatan senam pagi yang dilaksanakan ini mudah - mudahan dapat menggairahkan kinerja dan menjaga stamina pegawai kesekretariatan dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 yang sudah didepan mata. Seusai melaksanakan senam pagi, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan bersih - bersih kantor yang rutin dilaksanakan setiap hari jumat.(gpr/kpu bgl)

Bangli,kab-bangli.kpu.go.id - Banyaknya masyarakat Bangli yang belum miliki KTP elektronik, masih menyisakan catatan penyelenggara Pemilu jelang hajatan Pilkada serentak 2018. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli mendorong segera dibuatnya time table oleh Disdukcapil pasca dialog interaktif di DPRD Kabupaten Bangli belum lama ini. Demikian terkuak dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bangli Senin (15/5). Ketua KPU Kabupaten Bangli Dewa Agung Gede Lidartawan, STP.,MP mengatakan, hasil interaktif di DPRD Bangli satu minggu harus segera dibuatkan regulasi dan dicarikan solusi. Ini penting dilakukan sehingga ada time table yang jelas. Pihaknya mendorong Disdukcapil untuk terus bergerak dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Jangan sampai sudah terdekteksinya masyarakat belum memiliki KTP elektronik jauh hari sebelumnya, terus berlanjut hingga pelaksanaan Pilkada serentak.  ‘’Kita ingin dan akan terus mendorong Disdukcapil untuk melakukan perekaman. Ini penting dilakukan untuk membuat data pemilih yang lebih akurat,’’pintanya. Hal senada dikatakan Putu Ariyanti Suningsih,SH. Pihaknya telah mengagendakan jadwal Rapat Koordinasi ( Rakor ) dengan Disdukcapil dan instansi terkait lainnya di Bangli. Salah satunya, rumah sakit jiwa maupun rutan di Bangli. Pada tempat ini, jika tidak segera dilakukan penanganan dan koordinasi. Berpotensi hilangnya hak masyarakat untuk memilih. RSJ misalnya, banyak pasien abadi yang tidak jelas asal usulnya. Namun mereka tidak bisa pulang dan mengetahui siapa keluarganya. Namun ketika hajatan Pemilu, hak mereka harus tetap difasilitasi sebagaimana beberapakali Pemilu yang sudah berjalan.   ‘’Saat ini aturan bagi calon pemilih sudah jelas yakni memiliki KTP elektronik. Mereka yang selama ini dirawat maupun menjalani masa penahanan jelas tidak memahami aturan itu. Sehingga ini menjadi perhatian serius kami,’’ungkapnya. (puj/foto : kpubgl) 

Bangli,kab-bangli.kpu.go.id - Persiapan kegiatan Pemilu 2019 sudah mulai dilaksanakan, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bernomor 601/UND/IV/2017 tentang Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggarannya. KPU Bangli menggelar perencanaan penganggaran bertempat diruang rapat KPU Bangli jalan Kusumayuda No. 43, Senin (08/05). Perencanaan dan penganggaran kebutuhan pengelolaan logistik pemilu 2019 ini dipandu oleh Ketua Divisi Keuangan, Umum KPU Bangli Putu Ariyanti Suningsih dan dihadiri juga oleh Putu Gede Pertama Pujawan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM dan Gde P. Roy Suparman Divisi Teknis serta Kasubag Keuangan Umum dan Logistik dan Kasubag Program dan Data.  Dalam kesempatan ini, perencanaan yang seyogyanya akan dibawa pada saat rapat koordinasi di KPU Provinsi Bali membahas rencana kebutuhan logistik Pemilu 2019 baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Mulai dari pengisian jumlah data pemilih, jumlah badan ad-hoc, dan satuan harga, jumlah formulir yang akan dibutuhkan disesuakan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah diasumsikan. (gpr/foto : kpubgl)

Klungkung,kab-bangli.kpu.go.id - Sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali yang dilaksanakan di Lapangan Puputan Klungkung menggandeng Pemerintah Kabupaten dan KPU Kabupaten Klungkung, minggu (07/05). Dimana gerakan ini bernama " Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi" yaitu sebuah gerakan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 oleh penyelenggara pemilu.   Kegiatan ini dibuka langsung oleh Komsioner KPU RI Wahyu Setiawan yang juga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU RI didampingi seluruh jajaran KPU Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi ini baru pertama kali dilaksanakan di seluruh Indonesia dan perdananya di Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Klungkung yang pada Pilkada serentak 2018 nanti akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Dengan adanya gerakan masyarakat ini dirinya berharap bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.   Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Bangli ikut meramaikan dengan dihadirinya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangli beserta Sekretaris. Gema Srasi ini dimeriahkan dengan olahraga jantung sehat bersama seluruh elemen masyarakat yang hadir bertempat di lapangan Puputan Klungkung. Selanjutnya acara kegiatan berlanjut ke Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya untuk lomba kreativitas pemilih pemula berupa mimbar demokrasi, tari bali, akustik band. Diakhir acara yang juga diikuti oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini dilaksanakan kegiatan proses pemungutan dan penghitungan suara oleh komunitas pemilu dalam menentukan favorit juara.(gpr/foto : arsakpu/kynkpu)

Denpasar, kab-bangli.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengelar Rapat koordinasi review anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada jumat (05/05) di ruang Rapat KPU Provinsi Bali jalan Cok Agung Tresna Denpasar. Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali beserta Anggota, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali beserta Sekretaris, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Bali. Rapat Koordinasi ini sekaligus sebagai pemantapan persiapan jelang PILKADA serentak 2018 yang akan dilaksanakan bulan Juni tahun depan. Rapat koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi ini mengingat jajaran dibawahnya agar "menyisir " kembali anggaran penyelenggaraan Pilgub Bali 2018 yang mana minggu ke-3 (tiga) bulan Mei ini akan diadakan rapat koordinasi denga TAPD Provinsi Bali. Disamping masalah anggaran Pilgub Bali, Raka Sandi juga menyinggung tentang persiapan tahapan Pemilu 2019 mulai dari penyiapan helpdesk tentang verifikasi Parpol. Walaupun Undang - Undang Penyelenggara Pemilu yang baru belum disahkan, petunjuk teknis tentang helpdesknya sudah disiapkan oleh KPU RI yang nantinya memudahkan dalam memberikan pelayanan informasi tentang penyelenggaraan Pemilu 2019 ungkapnya. Rapat yang dipandu oleh Wayan Jondra selaku Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali ini memberikan waktu kepada masing - masing Ketua Divisi di KPU Provinsi Bali untuk memaparkan rancangan anggaran yang direncanakan. Dalam kesempatan ini KPU Kabupaten Bangli diwakili oleh Anggota KPU Divisi Teknis dan Divisi Perencanaan Data memaparkan rencana kegiatan sosialisasi. Karena dalam kesempatan yang sama Ketua, Anggota Divisi Sosialisasi Pengembangan SDM dan Divisi Keuangan, Umum Logistik mengikuti kegiatan dialog interaktif yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangli. Diakhir rapat, KPU Kabupaten/Kota diingatkan agar menganggarkan anggaran dokumentasi dan publikasi pada mata anggaran sosialisasi dan membuat kreasi kegiatan sosialisasi selain yang telah dianggarkan oleh KPU Provinsi Bali. (gpr/foto : arsakpu)  

Bangli,kpu-bangli.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar dialog interaktif jelang pelaksanaan tahapan PILKADA serentak tahun 2018 yang akan segera digelar. Dalam dialog interaktif  itu hadir Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Camat, Lurah/Kades se-Bangli, tokoh masyarakat  dan pemilih pemula. Dalam interaktif tersebut terungkap adanya 5 (lima) ribu lebih pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih tetap) beberapakali Pemilu sebelumnya. Juga terungkap fakta masyarakat Bangli yang sudah tercatat dalam dokumen kependudukan baru mencapai angka 54 %. Sehingga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama perangkat desa untuk mewujudkan pencatatan administrasi kependudukan yang akurat.  ‘’Secara elektronis semua peristiwa penting harus tercatat dengan baik. Ketika kematian penduduk tidak dilaporkan dan ditindak lanjuti dengan penerbitan akte kematian. Selama itu pula penduduk bersangkutan namanya masih tercatat dalam kartu keluarga. Seolah – olah  masih hidup padahal sudah meninggal, angkanya mencapai 5 (lima) ribu lebih,’’ungkap Kadisdukcapil Kabupaten Bangli Drs I Wayan Sumantra. Pasca terkuaknya kasus 5 (lima) ribu lebih penduduk meninggal tidak dilaporkan. Pihaknya telah menerapkan layanan kolektif, dipertegas dengan penerbitan surat edaran dari Sekda Bangli atas nama bupati kepada seluruh perbekel dan lurah. Agar secara cermat dan kolektif melaporkan kepada pihaknya seluruh peristiwa penting pencatatan kependudukan. Dalam kegiatan kolektif itu, pihaknya juga telah menerbitkan formulir untuk pencatatan bagi kepala desa berisikan tanda tangan saksi yakni kepala dusun dan kelihan adat. Dikatakan, selain banyaknya  masyarakat meninggal masih tercatat dalam dokumen kependudukan, masyarakat Bangli yang telah memiliki dokumen kependudukan baru 54 %. Masih rendahnya masyarakat tercatat dalam dokumen kependudukan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. ‘’ Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih diangap angin lalu dan dianggap baru digunakan untuk bepergian. Padahal, KTP akan menjadi prasyarat pelayanan dasar pemerintah dan Pemilu. Sehingga  KTP elektronik wajib untuk dimiliki. Misalnya, pelayanan kesehatan maupun dokumen pendidikan,’’tegasnya. Hal senada dikatakan Ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan,STP.,MP. Pihaknya sengaja menghadirkan seluruh tokoh masyarakat Bangli dalam dialog interaktif untuk menyikapi data kependudukan di Bangli. Dalam aturan Pemilu seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah jelas disebutkan syarat menjadi pemilih itu harus memiliki KTP elektronik. Masih tingginya prosentase  masyarakat Bangli belum memiliki KTP elekronik, perlu menjadi perhatian semua pihak. Begitujuga dengan masih banyaknya masyarakat meninggal masih tercatat dan masuk dalam DPT. ‘’Saya minta ini segera ditindak lanjuti oleh semua jajaran pemerintah Kabupaten Bangli. Agar tidak dikemudian hari terjadi masyarakat menyangkut data pemilih, pihaknya yang disalahkan. Padahal, tahapan seperti pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan data yang diserahkan Dinas Catatan Sipil melalui Kementerian Dalam Negeri,’’pintanya Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangli Ngakan Made Kutha Parwata meminta kinerja pemerintah bersama jajaran terkait terutama perbekel dalam melakukan pencacatan dokumen kependudukan penting untuk dievaluasi. Segala potensi maupun persoalan yang terjadi harus segera ditindak lanjuti, salah satunya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan. (puj/foto : kpubgl)