Berita Terkini

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli sejak Selasa (30/5), mulai menginventarisir kotak suara yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Ratusan kotak suara eks Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) 2014 yang isinya sudah dimusnahkan dipindahkan dari kantor KPU Kabupaten Bangli di jalan Kusumayudha No 43 menuju gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai Bangli. Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Bangli Putu Ariyanti Suningsih, SH mengatakan, pemindahan ini merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Seluruh kotak sisa yang tidak terpakai saat Pileg tahun 2014 dan Pilkada serentak 2015 lalu itu digeser ke gudang. Dengan begitu kotak sisa ini mudah untuk dilakukan pengelolaan. Jumlah kotak sisa ini mencapai ratusan buah. ‘’Persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bangli sudah mulai kita garap. Mulai dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kini persiapan kotak logistik,’’ujarnya. (puj/gpr/foto : kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Pasca menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tahun 2017 dengan instansi terkait Pemkab Bangli Selasa (23/5),  Komisi Pemilihan Umum (KPU)Bangli Rabu (24/5), melanjutkan Rakor  menyisir wilayah terpencil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain.  Desa Trunyan yang berada di Kecamatan Kintamani menjadi tujuan kedua setelah Desa Kutuh tanggal 19 Mei kemarin. Dalam Rakor yang dilangsungkan di Kantor Desa Trunyan menghadirkan seluruh Kepala Dusun (Kadus)dan tokoh masyarakat muncul berbagai persoalan kependudukan dan partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)maupun Pemilihan. Ini sebagai dampak dari  informasi yang minim dan masyarakat khususnya yang bermukim di Dusun Bunut dengan penduduk 143 KK dan Madia Desa Trunyan dengan 184 KK itu masih terisolir. Sama halnya dengan Rakor pemutakhiran data pemilih di Desa Kutuh Kecamatan Kintamani satu minggu sebelumnya. Tokoh masyarakat Trunyan juga mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)untuk membuka dan mengumumkan secara terbuka siapa saja yang belum terekam dalam proses KTP elektronik (KTP-el).  ‘’Mohon Disdukcapil membuka dan menginformasikan kepada kami, siapa saja yang belum terekam. Ini penting dilakukan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,’’pinta  I Wayan Suarta Sekdes Trunyan. Beberapa Kadus Desa Trunyan juga menyampaikan bahwa untuk menuju wilayah Bunut dan Madia harus ditempuh jalan kaki dari Kantor Desa selama 30 menit. Termasuk pengangkutan logistik Pemilu selama ini dilakukan dengan cara yang sama, padahal sudah dua kali tender proyek jalan dilakukan namun masih tetap gagal. Menanggapi hal itu ketua KPU Bangli Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Putu Ariyanti Suningsih, Putu Gede Pertama Pujawan dan sejumlah Kasubag KPUBangli mengatakan bahwa tujuan pihaknya turun langsung ke masyarakat adalah untuk mendengar secara langsung aspirasi, masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi demi pembenahan sistem pemilihan menjadi lebih baik. Berkaitan dengan 13 ribu masyarakat Bangli belum memiliki  KTP-el, pihaknya telah melakukan Rakor dengan instansi terkait. Serta mendorong segera dilakukannya percepatan proses perekaman melalui time table yang jelas. Begitujuga dengan TNI dan Polri,  ikut menawarkan diri akan ikut menyisir masyarakat yang belum memiliki KTP el. “Satu saja tidak terekam dan kehilangan hak pilih, adalah dosa besar untuk kita bersama. Untuk itu kami jauh hari sebelum tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)serentak tahun 2018 kami intens mengingatkan pemerintah. Agar data pemilih yang akan disodorkan ke kita menjadi lebih baik. Sehingga persoalan data pemilih tidak terus muncul dalam setiap hajatan Pemilu maupun pemilihan,’’pintanya seraya mengatakan bahwa  pemutakhiran data pemilih adalah awal proses Pemilu dan Pemilihan. Untuk itu pemutakhiran data pemilih harus kongkrit dan komprehensif. (puj/gpr/foto : kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Jelang perhelatan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang,  Pileg dan Pilpres tahun 2019. Masih menyisakan catatan besar soal data riil penduduk di Bangli. Tercatat sekitar 13 ribu masyarakat Bangli belum terekam KTP elektronik. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mendorong pemerintah daerah untuk membuat program  terobosan ‘’kejar KTP elektronik”. Melibatkan seluruh instansi terkait termasuk TNI dan Polri. Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Bangli dengan Disdukcapil Kabupaten Bangli, Bapeda,Kaban Kesbangpolinmas,Kodim 1626, Polres Bangli, RSJP Bali, Rutan Bangli, Lapas Kelas II A Bangli. Dalam pertemuan itu juga terungkap adanya 35 orang pasien gila  tanpa identitas, 22 orang belum miliki KTP elektronik  namun telah diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Juga adanya rencana penambahan penghuni Lapas kelas II A dari 129 orang menjadi 300 orang pada akhir tahun 2017 ini. Program jemput bola yang dilakukan selama ini juga menuai batu sandungan. Pasalnya, proses perekaman jembut bola ke masyarakat terutama yang sakit, tidak didukung imprastruktur teknologi yang memadai.   Ketua KPU Kabupaten Bangli Dewa Agung Lidartawan,STP.,MP menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut dialog interaktif di DPRD Bangli dan diskusi dengan Bawaslu Bali. Dimana angka masyarakat Bangli belum terekam KTP elektronik mencapai 13 ribu. Jika kondisi ini terus terjadi mengancam hak masyarakat untuk memilih. Belum lagi masyarakat yang sudah meninggal namun masih hidup akibat. ‘’Kami mendorong adanya program kejar KTP elektronik. Masyarakat yang belum terekam bisa segara dituntaskan,begitujuga dengan masyarakat yang idup kembali padahal sudah meninggal dunia,’’ujarnya seraya mengatakan untuk menghasilkan data akurat, pihaknya juga akan membantu proses administrasi kependudukan melalui PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Hal senada dikatakan I Nyoman Bhudiarta dari Lapastik (Lapas Narkotika ) Bangli. Saat ini penghuni Lapastik mencapai 129 orang. Rencananya, jumlah ini akan terus bertambah menjadi 300 orang hingga akhir 2017. Dari 129 orang itu 50 % adalah penduduk asli Bali, sisanya luar Bali. Kebanyakan identitas mereka masih nyantol di kejaksaan maupun kepolisian. Pihaknya telah menghubungi keluarga narapidana agar segera menyerahkan kartu keluarga maupun identitas kependudukan yang dimiliki. Sedangkan I Wayan Darsana dari RSJP Bali di Bangli mengakui bahwa ada 22 orang pasien RSJP yang sudah stabil dan bisa untuk direkam KTP elektronik. Memang mereka selama dirawat telah memiliki KIS. Karena saat mereka masuk, yang menanggung jaminan adalah keluarga maupun dinas sosial. Diharapkan, perekaman bisa dilakukan di RSJP. Kalaupun perekaman harus dilakukan di Disdukcapil, baginya itu tidak masalah. Akan tetapi harus dipertimbangkan situasi dan kondisi utamanya di Disdukcapil, karena akan membawa orang banyak yang nota bene pasien.    Sementara itu Terus Arsawan Kaban Kesbangpolinmas Kabupaten Bangli mengharapkan agar perekaman KTP elektronik terus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Baik bagi masyarakat yang menjalani perawatan di RSJP maupun menjalani masa penahanan di Rutan dan Lapas. Sedangkan perekaman di masyarakat yang datanya mencapai 13 ribu belum terekam, perlu dilakukan terobosan melibatkan semua stakeholder di Bangli. (puj/kpu bgl) 

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Bertempat di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli Jalan Kusumayudha No. 43, KPU Bangli menggelar rapat guna mereview kembali perencanaan anggaran logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan menginventarisir permasalahan yang muncul saat perencanaan anggaran, Senin (22/05). Rapat yang dibuka oleh Ketua KPU Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan yang selanjutnya didelegasikan kepada Ketua Divisi Perencanaan dan Data I Gede Ariana dan Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik Putu Ariyanti Suningsih dikarenakan beliau akan mengikuti rapat yang diselengarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di ruang rapat Bag. Umum Setda Bangli yang mengambil tema meretas permasalahan pengawasan pemilihan serta solusinya dalam menghadapi rangkaian persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan anggaran logistik dari Sekretaris KPU Bangli I Made Oka Purnama didampingi oleh Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Drs. I Ketut Losen. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang dikoreksi seperti standar perjalanan dinas yang masih menggunakan SBU (Standar Biaya Umum) tahun 2016 yang seharusnya sudah menggunakan SBU tahun 2017. Rapat ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Bangli lainnya, yaitu Putu Gede Pertama Pujawan selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM dan Gde P. Roy Suparman selaku Ketua Divisi Teknis. (gpr/kpu bgl)  

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli mulai melakukan gerak cepat dalam menyosong Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang akan dilaksanakan Juni 2018 mendatang. Gerak cepat ini dimulai dengan melakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jumat (19/05) bertempat di Kantor Desa Kutuh Kecamatan Kintamani. Desa Kutuh dipilih menjadi destinasi pertama di tahun 2017 dalam rapat koordinasi ini dikarenakan, Kutuh memiliki lokasi geografis yang sedikit berbeda dengan desa/kelurahan umumnya di Kabupaten Bangli. Dimana akses menuju Desa Kutuh lebih banyak melewati Desa Madenan yang merupakan Desa wilayah administratif dari Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Bangli I Gede Ariana, Wakil Ketua Divisi Perencanaan dan Data Putu Ariyanti Suningsih dan Gde P. Roy Suparman selaku Ketua Divisi Teknis yang dalam hal ini mewakili Ketua KPU Bangli serta Kasubag Program dan Data yang membidangi data pemilih. Disamping itu pula hadir Perbekel Desa Kutuh beserta aparat Desa beserta Kelian Banjar/Dusun se-desa Kutuh yang juga mantan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Dalam pembukaan rapat koordinasi, Roy Suparman menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2018 serentak sudah didepan mata, kita bisa bercermin dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli 2015 silam. Dimana masih ditemukannya data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) muncul di daftar pemilih tetap (DPT). Dengan adanya rapat koordinasi ini setidaknya kami bisa merangkum permasalahan yang di alami penyelenggara khususnya di Desa Kutuh tidak hanya dalam pemutakhiran data pemilih bisa saja keseluruhan pelaksanaan pemilihan sebelumnya tambah Roy. Dalam kesempatan ini Ariana selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Data yang membidangi pemutakhiran data pemilih memaparkan kembali proses pemutakhiran data pemilih mulai dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sampai menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Disamping itu juga Ariana memaparkan permasalahan - permasalahan yang terjadi pada Pilkada 2015 yang lalu. Hal lain juga disampaikan oleh Putu Ariyanti Suningsih, tentang teknis pencocokan dan penelitian data pemilih yang masih sering mengalami kendala pemahaman diantara PPDP dengan Operator. Dimana data pemilih yang dianggap ganda dan sudah dicoret oleh PPDP kemudian diinput kedalam sistem informasi data pemilih (SIDALIH) masih saja muncul di data berikutnya. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh perbedaan nama maupun nomor induk kependudukan (NIK) yang berbeda, namun orang yang bersangkutan sebenarnya sama namun dalam SIDALIH tidak dianggap ganda ungkap Ariyanti. Dalam kesempatan tersebut Ariyanti juga menyampaikan basis data DP4 dalam PILKADA 2018 nanti akan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang akan di singkronkan dengan DPT Pemilihan terakhir. Wayan Pasek selaku Perbekel Desa Kutuh menyampaikan antusias masyarakat desa dalam membuat KTP-el sangat tinggi namun sampai saat ini terkendala KTP-el yang belum bisa dicetak karena keterlambatan blangko KTP yang ada. Hal lain juga disampaikan oleh Perbekel Desa Kutuh yang di amini oleh Kelian Dusun/Banjar adalah masalah komunikasi informasi yang terlambat dikarenakan letak geografis yang menjadi permasalahan. Dan ini berimbas pada pengembalian data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP. Dari rapat koordinasi tersebut dapat dirangkum beberapa permasalahan dan solusi serta strategi kedepannya semisal, KPU Bangli akan membuat base camp di beberapa titik dalam proses jemput bola data untuk desa - desa yang memiliki kendala geografis dan terkendala sarana informasi. (gpr/kpu bgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali membuka pendaftaran calon sekretaris KPU Provinsi Bali yang sesuai dengan surat pemberitahuan bernomor 04/Pansel/KPUProv-16/V/2017 yang berisikan tentang pengumuman dan tahapan seleksi. Dimana tahapan penerimaan lamaran dan kelengkapan persyaratan selama 18 hari terhitung semenjak 15 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017. Pengumuman seleksi terbuka jabatan sekretaris KPU Prov yang bernomor 02/Pansel/KPUProv-16/V/2017 ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan menggunakan sistem gugur yang meliputi tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi dan wawancara. Dalam seleksi administrasi calon sekretaris harus melewati beberapa persyaratan - persyaratan seperti misalnya persyaratan umum yang meliputi status kepegawaian dan batas umur maksimal. Disamping itu pula ada persyaratan khusus seperti misalnya memiliki pengalaman/memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan aset/barang milik negara (BMN) disamping juga memiliki pengalaman/memahami dibidang kepemiluan. Adapun persyaratan lainnya adalah menyerahkan makalah kepada Panitia Seleksi yang bertemakan "Dukungan Sekretariat KPU Provinsi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu", detail pengumuman dan syarat calon pelamar dapat di unduh disini.(gpr/kpu bgl) Pengumuman pendaftaran seleksi terbuka jabatan Sekeretaris KPU Provinsi Tahun 2017