Berita Terkini

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Seluruh partai politik lama dan baru yang diprediksikan akan ikut ‘’bertarung’’ dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Bangli, Senin (2/10) mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis  (Bimtek) tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun  2019 serta penggunaan Sistem Aplikasi Partai Politik (Sipol) yang dilaksanakan di Restauran Madu Sari Kintamani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli. Dalam kesempatan itu dihadiri perwakilan partai politik di Kabupaten Bangli, Kepala Badan Kesbanglinmas, Disdukcapil, Kodim 1626 Bangli, Polres Bangli.  Dalam kesempatan itu sejumlah partai politik mempertanyakan isu pemisahan Dapil Kecamatan Tembuku dan Bangli yang sebelumnya digabung dalam Dapil 1 Bangli. Ketua KPU Bangli Dewa Agung Lidartawan,STP.,MP mengatakan tata cara verifikasi dan penggunaan Sipol wajib dipahami oleh seluruh partai politik di Kabupaten Bangli. Berdasarkan data di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga saat ini tercatat jumlah partai politik sebanyak 73 partai. Apakah seluruh Parpol itu akan ikut ‘’bertarung’’ dalam Pemilu 2019,  pihaknya masih menunggu. Karena sesuai tahapan,  partai politik calon peserta Pemilu harus didaftarkan ke KPU RI mulai tanggal 3 – 16 Oktober 2017. Berapa yang mendaftar baru akan diiketahui setelah masa pendaftaran berakhir. Dalam penelitian administrasi dan verifikasi factual pihaknya juga akan mengecek kepengurusan 30 % keterwakilan perempuan dan kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk Kabupaten Bangli saat ini sebanyak 264.945. Diharapkan, tata cara memasukan data merupakan hal penting yang mesti dicermati sejak awal. Karena semua data dan nama yang tertuang dalam SK kepengurusan partai politik harus dimasukan secara rapi. ‘’Sepulang dari sini silakan SK kepengurusan dirapikan. Sebab semua data akan tercatat dalam sistem. Begitu juga dengan surat keterangan domisili kantor yang dikeluarkan aparat pemerintah seperti kepala desa, lurah atau pun camat mesti ada,’’pintanya. Dilanjutkan, dalam penelitian administrasi, pihaknya juga akan mengecek kegandaan personil pengurus partai politik. Bisa saja satu orang pengurus menjadi pengurus 1 atau lebih kepengurusan partai politik  lain. Bisa juga 1 orang pengurus menjadi pengurus lebih dari 1 kepengurusan dalam satu partai politik yang sama. Jika dalam masa pendaftaran terdapat kekurangan dokumen yang telah diserahkan, pihaknya mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta partai politik untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan keanggotaan sampai batas akhir pendaftaran sebelum dilakukannya penelitian administrasi. (puj/gpr/foto:nn/kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Senin (2/10), menggelar upacara bendera serangkaian peringatan hari kesaktian Pancasila. Upacara peringatan kesaktian Pancasila itu dilaksanakan di halaman Kantor KPU Bangli. Ketua KPU Bangli Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, semua staf harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI ‘’harga mati’’. Jalinan persatuan dan kesatuan baik dengan lingkungan sekitar dan masyarakat perlu tetap dijaga. Apalagi Bali pada tahun 2018 bakal melangsungkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Yang waktu pelaksanaanya bersamaan pula dengan tahapan Pemilu serentak tahun 2019. Untuk itu semua staf harus mulai menjaga kesehatan diri serta senantiasa berperan aktif dalam memupuk tali persatuan. Tugas dan kerja keras dalam mensukseskan hajatan Pemilu dan Pilkada serentak sudah disematkan ke pundak. ‘’Kita harus mulai fokus kerja dan kerja. Tahapan Pilkada serentak sudah berjalan.Kini kita juga sudah memasuki penerimaan pendaftaran partai politik. Belum lagi persiapan verifikasi faktual keanggota partai politik. Sehingga  tahun ini dan berikutnya merupakan tahun yang sudah sangat sibuk bagi kita di penyelenggara,’’tegasnya. (puj/gpr/foto:wbs/kpubgl)

Bangli, kab-bangli,kpu.go.id - Antusias puluhan masyarakat disabilitas yang kini mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bangli sangat tinggi. Bahkan, ada beberapa yang fisiknya kelihatan masih anak – anak padahal sudah berumur itu mengaku sudah pernah ‘’nyoblos’’ dalam hajatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 silam. Demikian terungkap dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih dan demokrasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 di SLB Negeri 1 Bangli Jumat (29/9), yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, dengan menyasar kaum disabilitas di Kabupaten Bangli. Sosialisasi yang dilaksanakan dengan tema masyarakat cerdas dalam berdemokrasi itu melibatkan pelajar kelas VIII hingga XII. Selama proses sosialisasi yang digawangi oleh Putu Ariyanti Suningsih dan Gede Ariana dari KPU Bangli itu, pelajar yang mengalami kelainan fisik seperti tunagrahita, tunadaksa dan tunarungu dibantu sejumlah guru kelas sekolah bersangkutan memperhatikan dengan cermat materi sosialisasi yang diberikan. Dalam sesi tanya jawab yang diberikan, sejumlah penyandang disabilitas mempertanyakan hal teknis seperti penggunaan tinta selesai mencoblos. ‘’Kenapa setelah mencoblos tangan harus dimasukan ke tinta,’’ungkap salah satu pelajar. Menanggapi hal itu Putu Ariyanti memberikan apresiasi karena masyarakat yang sudah pernah mencoblos ataupun pernah menonton TV mulai bersikap kritis. Salah satunya adalah penggunaan tinta pasca mencoblos yang sesungguhnya sebagai penanda, mereka yang sudah berisi penanda tidak bisa mencoblos dua kali. Selain masyarakat kedepan harus cerdas dalam berdemokrasi, penyandang disabilitas agar menginformasikan keberadaanya kepada petugas. Sehingga TPS yang akan dimanfaatkan bisa dipersiapkan alat bantu seperti huruf braille. (puj/gpr/foto:pgw/kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Tenaga Pendukung (Non PNS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang. Adapun jumlah yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang dengan masa kerja selama 11 (sebelas) bulan.  Formasi yang yang dibutuhkan mulai dari pramubakti, operator pungut hitung, dan pengelola keuangan, dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMA/SMK Sederajat sampai dengan D3/S1 Komputer/Informatika serta D3/S1 Akutansi/Ekonomi. Proses perekrutan dimulai dari pendaftaran yang dibuka mulai tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017. Selanjutkan akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan tes kompetensi. Untuk Informasi lebih lanjut, pengumuman dapat di-unduh disini atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bangli Jalan Kusumayudha No 43 Bangli. (gpr/ard/foto:kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Dua orang Komisioner Panwaslu Kabupaten Bangli Senin (25/9), melakukan audensi dengan KPU Kabupaten Bangli. Pertemuan secara resmi untuk pertamakalinya itu dilakukan pasca dilantiknya Komisioner Panwaslu Bangli 20 Agustus 2017 oleh Bawaslu Bali. Dua orang Komisioner Panwaslu Bangli masing – masing I Nengah Mudana Atmaja dan I Nengah Purna diterima empat orang Komisioner KPU Bangli meliputi Putu Ariyanti Suningsih, Gde P. Roy Suparman, Gede Ariana, Putu Gede Pertama Pujawan bersama Plt. Sekretari dan seluruh Kasubag di lingkungan sekretariatan KPU Bangli yang mengambil tempat di ruang rapat KPU Bangli Jalan Kusumayuda No. 43 Bangli. Mudana Atmaja mengatakan, audensi ini penting dilakukan antar sesama penyelenggara. Panwaslu Bangli yang baru dilantik oleh Bawaslu Provinsi Bali itu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam kaitan pencegahan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang, pihaknya mengharapkan adanya kerjasama dan koordinasi proses demokrasi di Kabupaten Bangli. Untuk itu diperlukan koordinasi baik secara formal maupun informal antar sesama lembaga penyelenggara. ‘’Kami tidak dalam kapasitas lembaga ini diatas maupun dibawah. Tetapi bagaimana kedepan sama – sama berjalan beriringan untuk mewujudkan proses demokrasi yang baik kepada masyarakat,’’ujarnya. (puj/gpr/foto:nn/kpubgl)

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam erupsi Gunung Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli mengamankan semua data bertalian hasil Pemilu dalam bentuk softcopy. Demikian diputuskan dalam rapat rutin yang dilaksanakan pada ruang rapat kantor setempat, melibatkan Komisioner dan jajaran penyelenggara Pemilu di bumi berkabut itu Senin (25/9). Empat orang komisioner KPU Bangli meliputi Putu Ariyanti Suningsih, Gde P. Roy Suparman, Gede Ariana, Putu Gede Pertama Pujawan sepakat untuk mengamankan dan menggandakan data – data penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yan telah terlaksana di Bangli. Putu Ariyanti Suningsih mengatakan,  meski Gunung Agung sudah masuk dalam katagori awas, tetapi erupsi  belum terjadi. KPU Bangli harus mengambil langkah antisipasi dengan menyimpan dan menggandakan semua data. Ini penting dilakukan sebagai langkah awal antisipasi mengihindari hal – hal yang tidak diinginkan. ‘’Kita tidak tahu kapan erupsi bakal terjadi, karena menyangkut rahasia alam. Melihat sejarah erupsi Gunung Agung pada tahun 1963 ‘’memakan’’ banyak korban jiwa dan berlangsung setahun. Serta menimbulkan dampak kerusakan parah pada saat itu, sangat penting semua data diamankan sejak awal,’’ujarnya. Selain mengamankan semua data, juga dilakukan pengecekan dan pendataan kotak logistik. Pendataan ini dilakukan selain sebagai langkah persiapan awal perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pendataan kotak dilakukan atas perintah KPU Provinsi Bali untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Gunung Agung. (puj/gpr/foto:nn/kpubgl)