Berita Terkini

kpu-banglikab - Kintamani, Demokrasi perlu ditanamkan sejak awal, untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih kondusif melalui pemilih yang cerdas. Demikian dikatakan Putu Arianti didampingi Putu Gede Pertama Pujawan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Sabtu (19/11), dihadapan ratusan pelajar kelas 12 SMAN 1 KIntamani.   Menurut Arianti, setelah SMAN 1 Bangli dan SMAN 1 Susut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli penting mengadakan sosialisasi dan pendidikan demokrasi di SMAN 1 Kintamani. Dengan begitu pelajar secara bertahap mulai mengenal dan memahami bagaimana berdemokrasi dan tahapan Pemilu. Terlebih penting lagi, pasca diberikan sosialisasi oleh pihaknya. Pihaknya bisa melanjutkan sosialisasi ini kepada keluarga dan kerabat dekat pelajar itu sendiri.   Ini penting dilakukan pelajar untuk tujuan terciptanya proses demokrasi menjadi lebih baik dari setiap hajatan Pemilu kedepannya. ‘’Kalian akan menjadi pemilih pemula pada tahun 2018 mendatang. Pada tahun itu akan berlangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, dari tahun ini hajatan Pilkada Bali itu sudah kami informasikan,’’ujarnya. (puj/foto : puj)

kpu-banglikab.go.id - Bangli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja melaksanakan lelang non eksekusi wajib BMN dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang. Lelang dengan pengumuman lelang Nomor : 216/Ses-Kab-016.433770/XI/2016  menggunakan Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) dengan penawaran tertutup (closed bidding) terhadap barang - barang dalam kondisi apa adanya. Adapun barang yang dilelang adalah surat suara dan sampul pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kapupaten Bangli Tahun 2010, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali Tahun 2013, pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dan pemilihan umu presiden dan wakil presiden Tahun 2014. Untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi sekretariatan KPU Kabupaten Bangli Jln. Kusumayudha No. 43 Bangli, Tlp. (0366) 92973, atau mengunduh langsung pengumuman lelang pada link berikut, unduh lampiran.

kpu-banglikab - Bangli, Setelah SMAN 1 Bangli, sosialisasi dan pendidikan pemilih dilanjutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Bangli di SMAN 1 Susut, Kamis (17/11). Pelajar yang nanti akan menjadi pemilih pemula di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2018 mendatang ini berjanji siap mengawal proses demokrasi di wilayah tempat tinggalnya masing – masing.  Komisioner membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Putu Gede Pertama Pujawan,SE didampingi Kasubag Teknis I Nengah Paramarta mengatakan, sosialisasi berjenjang seperti ini akan terus dilakukan pihaknya menyasar pemilih pemula. Pelajar sebagai generasi bangsa diharapkan bisa cerdas dan melanjutkan sosialisasi ini kepada warga sekitar. Minimal diawali dari keluarga dan kerabat dekat siswa. Ini penting dilakukan sehingga kedepan proses demokrasi di Bangli semakin baik. Selain pemahaman tentang makna demokrasi dan Pemilu, siswa juga dikenalkan seluruh tahapan, bentuk surat suara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presidendan Pemilihan Kepala Daerah. Begitujuga dengan undang–undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diharapkan, melalui pengenalan aturan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, siswa mulai memahami segala bentuk larangan maupun aturan pelaksanaan Pemilu. Terlebih Susut pada Pileg tahun 2014 memiliki catatan adanya tokoh masyarakat yang menghalangi hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. ‘’Dengan telah dilakukannya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula ini kami harapkan kedepan kejadian seperti menghalangi hak setiap warga negara untuk memilih tidak kembali terulang. Begitujuga dengan politik uang, tidak lagi terulang,’’ujarnya.(puj/foto : puj)

kpu-banglikab -  Bangli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Senin (14/11) mengadakan sosialisasi  pendidikan pemilih dan demokrasi di hadapan 30 orang Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 1 Bangli. Selain pendidikan berdemokrasi dan pengenalan lembaga penyelengara Pemilu di Indonesia, KPU Kabupaten Bangli juga menjelaskan dan memberikan pendampingan penyusunan tahapan, menjelang pelaksanaan Pemilos (Pemilihan Osis) di sekolah itu awal Desember mendatang. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Putu Gede Pertama Pujawan,SE di damping Divisi Umum,Keuangan dan Logistik Putu Ariyanti Suningsih,SH mengatakan, pendidikan pemilih dan demokrasi penting dilakukan untuk seluruh siswa SMA. Karena mereka ini akan menjadi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Bali tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang. Dengan telah diberikan sosialisasi sejak awal, secara otomatis pelajar mendapatkan gambaran awal pelaksanaan hajatan Pilkada Bali maupun Pemilu yang akan datang. Diharapkandalam jangka panjang,  pelajar bisa menjadi relawan demokrasi. Ikut berperan aktif dalam mensosialiasi tahapan maupun cara berdemokrasi yang benar secara estapet kepada masyarakat.  Disamping itu, kebetulan di SMAN 1 Bangli awal bulan Desember akan dilaksanakan Pemilos. KPU Kabupaten Bangli akan ikut melakukan pendampingan,mulai dari penyusunan tahapan hingga hari pelaksanaan. Karena Pemilos yang akan dilaksanakan akan melibatkan seluruh siswa untuk memilih. Calon ketua osis juga akan melalui proses seleksi dan debat publik, dihadapan seluruh pelajar sekolah setempat. ‘’Ini merupakan salah satu upaya berdemokrasi yang telah dilakukan SMAN 1 Bangli. Kami akan lakukan pendampingan sehingga mereka mulai memahami bagaimana menyusun dan melaksanakan tahapan pemilihan. Disamping itu, pelajar mulai cerdas dan mengenal demokrasi sejak awal,’’ungkapnya. (puj/foto : puj)

kpu-banglikab.go.id - Bangli, Dalam meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Rabu (2/11) membahas tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai di masing- masing sub bagian. Penayangan DIP KPU Kabupaten Bangli itu sesuai format yang diberikan Robby Leo Agust,S.Si kepala bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilih Biro Teknis dan Hupms KPU RI akan mulai dilakukan secara bertahap. Semua komisioner, sekretaris dan kepala sub bagian KPU Kabupaten Bangli hadir dalam rapat pleno itu. Rapat pleno dipinpin tim pertimbangan KPU Kabupaten Bangli Putu Gede Pertama Pujawan. Dalam rapat itu disepakati pembahasan dan presentasi DIP masing – masing Kepala Sub.Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Bangli akan mulai dilakukan minggu depan. Menurut Putu Gede Pertama Pujawan, penyusunan dan presentasi DIP dari Kasubag dihadapan penanggung jawab PPID (komisioner) penting untuk dilakukan. Sehingga DIP bisa disusun secara tepat,termasuk analisis informasi yang dikecualikan. Sehingga PPID bisa melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara maksimal. Rencananya, presentasi dari masing – masing sub bagian dilakukan secara bertahap. Dimulai dari kegiatan terdekat yakni tahun 2016 dan tahun 2015. Sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan cepat,tepat dan sederhana. (puj/foto : kpubgl)

kpu-banglikab.go.id - Denpasar, Pengelolaan Data dan Dokumen pasca Pemilu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Untuk itu, diperlukan tata kelola serta instrument yang dapat mendukung pengelolaan data-data yang ada. Dengan maksud menyeragamkan pola pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data & Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu 2014 (01/11/16) yang mengundang Anggota KPU Divisi Teknis serta Kepala Sub Bagian Teknis Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat Koordinasi ini dilakukan diruang rapat KPU Provisni Bali Jalan Cok Agung Tresna Denpasar. Rapat ini dibuka oleh Plh. Ketua KPU Provinsi Bali Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. yang juga membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Dra. Kadek Wirati selaku Divisi Perencanaan dan Data serta Ni Putu Ayu Winariati, SP. selaku Divisi Teknis KPU Provinsi Bali. Dalam pembukaanrapat koordinasi tersebut, Plh. Ketua KPU Provinsi Bali Wayan Widhiasthini menyampaikan " pengelolaan data dan dokumen sangat lah penting dalam menunjang kegiatan KPU sebagai sebuah lembaga penyelenggara, dan peserta diharapkan dapat memberikan ide - ide dan masukan dalam menyusun standar tata kelola data dan dokumen tahapan teknis yang telah ada". Ni Putu Ayu Winariati selaku Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis mengatakan selain untuk mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat, dokumentasi yang baik juga sangat bermanfaat untuk keperluan sengketa/gugatan dalam proses tahapan kepemiluan.  Winariati memandu diskusi pembuatan standar pengarsipan yang nantinya akan dielaborasikan menjadi pedoman umum bersama oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali muncul beberapa permasalahan antara lain disampikan oleh anggota KPU Kabupaten Bangli Gde P. Roy Suparman, bahwa masih belum adanya standar prosedur pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis yang baku, yang nantinya menjadi pedoman bagi KPU Kab/Kota se-Bali dalam melakukan tata kelola data dan dokumen tahapan. Disamping itu pula, terkendalanya ruangan penyimpanan data maupun dokumen yang dimiliki oleh masing - masing KPU Kab/Kota se-Bali. Hal  Hal senada disampikan pula oleh rekan - rekan anggota KPU Kab/Kota, semisal dari KPU Kabupaten Badung Kayun Semara Cipta, dimana tata kelola data dan dokumen tahapan yang disimpan oleh masing - masing Ka. Sub. Bagian belum terintegrasi dengan baik, hal ini mungkin disebabkan oleh belum samanya pemahaman tentang tata kelola data dan dokumen setiap tahapan. Lain lagi oleh Wayan Arsa Jaya, Anggota KPU Kota Denpasar dalam pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis diharapkan ditunjang dengan perencanaan dan anggaran yang memadai, sehingga dalam pelaksanaan nya kegiatan pengelolan data dan dokumen tahapan teknis ini dapat berjalan dengan baik. Dari hasil diskusi tersebut Winariati mengambil kesimpulan bahwa, KPU Kab/Kota se-Bali agar membuat standar prosedur dalam pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan KPU Kab/Kota. (hupmas kpu bali/gpr/foto : gb)