Berita Terkini

Bangli,kpu-bangli.kpu.go.id - Berbagai kegiatan jelang hajatan Pilkada serentak tahun 2017 mulai disikapi serius jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli. Salah satunya, pemutakhiran data pemilih, ditengah  masih banyaknya masyarakat yang belum terekam dalam program KTP elektronik. Berdasarkan singkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangli terakhir dan data agregat KTP elektronik Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli tercatat sekitar 11.168 masyarakat Kabupaten Bangli belum terekam KTP Elektronik. Demikian terkuak dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bangli Senin (10/4), dihadiri seluruh komisioner, sekretaris dan Kasubag KPU Kabupaten Bangli. Selain masih banyaknya masyarakat belum terekam KTP elektronik, diprediksi jumlah pemilih pemula di Kabupaten Bangli yang akan ikut berpartisipasi dalam Pilgub Bali bulan Juni 2018 mencapai 5.000 orang. Ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan,STP.,MP mengatakan, pada 2017 ini banyak agenda politik nasional yang akan kembali berjalan. Baik verifikasi partai politik hingga tahapan Pilkada serentak tahun 2018. Kemungkinan undang – undang mengatur partai politik maupun penyelenggara sudah akan rampung digarap DPR RI pada bulan April ini. Menurutnya, NPHD anggaran Pilgub Bali diprediksi akan ditandatangani bulan Juli. Update jumlah penduduk di Kabupaten Bangli harus terus dikoordinasikan secara intensif dengan Disdukcapil. Sosialisasi dengan masyarakat maupun pemilih pemula harus mulai diagendakan. Terutama berkaitan dengan syarat utama menjadi pemilih harus ber-KTP elektronik Bali . Hal senada dikatakan anggota KPU Kabupaten Bangli Putu Ariyanti Suningsih,SH. Hasil koordinasi pihaknya terakhir terungkap bahwa sebanyak 11.168 orang penduduk Bangli belum terekam KTP elektronik. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil untuk mengagendakan sosialisasi menyasar langsung masyarakat. Dalam satu program perekaman KTP elektronik akan menyasar rumah tahanan seperti Rutan Bangli dan Rutan Narkoba di Kecamatan Susut. Terutama narapidana yang dihukum lebih dari 1 tahun dimana mereka tidak sempat pulang kampung untuk mengikuti program pemerintah perekaman KTP elektronik. Selain menyasar Rutan, pihaknya bersama Disdukcapil juga akan melakukan perekaman KTP elektronik menyasar pasien RSJP. Terutama pasien yang telantar tidak memiliki identitas kependudukan. ‘’Pasien telantar itu akan dicarikan bapak angkat sehingga mereka bisa memiliki identitas kependudukan,’’ujarnya. (puj/foto : kpubgl)

Bangli, kpu-bangli.kpu.go.id - Dalam mematangkan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan, akan dilaksanakan dua tahap. KPU Kabupaten Bangli mulai melakukan persiapan lantaran kegiatan akan dilaksanakan dua tahap. Satu tahap dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali dan satu tahpan berikutnya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangli secara internal. Hal itu terungkap dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bangli, Senin (27/2) seusai apel pagi yang dihadiri seluruh komisioner,sekretaris dan Kasubag KPU Kabupaten Bangli. Dalam kesempatan itu juga dibahas rencana pelantikan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Bangli di KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan,STP.,MP mengatakan, Bimtek tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan sangat penting untuk dipahamami. Ini penting untuk dipahami seluruh staf dalam rangka menunjang kinerja. Untuk itu Bimtek awal akan dilaksanakan di KPU Provinsi Bali dengan narasumber dari KPU RI. Hasil Bimtek dari KPU RI itu akan dilanjutkan di Bangli dengan peserta seluruh staf. Pemahaman tentang tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan wajib dipahami seluruh staf. Sehingga tertib dalam tata naskah dan administrasi pemerintahan. ‘’Saya minta nanti semua staf dan komisioner fokus terhadap tata naskah dinas kita,’’ujarnya. (puj/foto : kpubgl)

Bangli, kpu-bangli.kpu.go.id - Dalam meningkatkan etos kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli yang semakin padat. Lembaga penyelenggara Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bangli ini masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya SDM organik yang memahami teknologi informatika dan kemampuan  SDM sesuai kebutuhan KPU. Demikian terungkap dalam rapat pleno antara komisioner KPU Kabupaten Bangli dengan jajaran sekretariat Kamis (23/2), menindak lanjuti surat sekretaris KPU Kabupaten Bangli nomor 359/Ses Prov-016/II/2017 dan Sekjen KPU RI nomor 206/SJ/II/2017 tentang permohonan data informasi/permasalahan bidang SDM.    Ketua KPU Kabupaten Bangli Dewa Agung Lidartawan,STP.,MP mengatakan, persoalan SDM merupakan salah satu masalah krusial karena terbilang cukup berat. Kondisi pegawai di KPU Kabupaten Bangli terdiri dari pegawai pinjaman pemerintah daerah kabupaten Bangli dan pegawai organik yang diangkat dari Sekjen KPU RI sesuai kebutuhan pegawai. Sayangnya, pegawai organik yang dimiliki ternyata bukan putra daerah. Akibatnya, setelah sekian tahun bertugas pegawai organik ini mengajukan pindah. Dengan alasan agar dekat dengan keluarga atau ikut suami. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan etos kerja yang kurang nyaman. Betapa tidak, pegawai organik sesungguhnya sengaja dipersiapkan dan dibekali dengan berbagai pelatihan dalam rangka memenuhi standar kebutuhan kerja di lingkungan KPU. Tetapi dengan alasan psikologis dan faktor jauh dari keluarga seperti itu menyebabkan pegawai organik dipindahkan.  ‘’Kita mengharapkan dan telah dimasukan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) KPU Kabupaten Bangli agar jika dilakukan perekrutan pegawai organik oleh KPU RI, kedepannya dicantumkan syarat putra daerah yang memiliki standarisasi kebutuhan KPU. Ini penting dilakukan melihat realita yang ada di KPU Kabupaten Bangli selama ini,’’pintanya.   Selain persoalan pegawai organik, pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer pinjaman daerah tidak dipersiapkan dan kurang memenuhi persyaratan secara khusus,salah satunya kemampuan bidang Teknologi Informatika. Sehingga dari sisi kualitas sangat berpengaruh terhadap etos kerja. Disamping itu, minimnya etos kerja pegawai dengan kualifikasi khusus seperti kemampuan di bidang Teknologi Informatika, beberapa pekerjaan seperti operator harus merangkap tugas.  Solusinya, perlu dipersiapkan anggaran untuk pelatihan dan pembekalan bagi SDM PNS/ASN dan pegawai honorer bantuan daerah. Disamping itu perlu juga adanya alih status dari pegawai pinjaman daerah menjadi pegawai organik KPU RI. AGar etos kerja bagi pegawai daerah itu bisa lebih nyaman. (puj/foto : kpubgl)

Bangli, kpu-banglikab.kpu.go.id - Bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Kecamatan Kintamani beberapa minggu lalu, membuat  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli ikut prihatin. lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli menyerahkan bantuan peduli bencana Kintamani sebanyak tiga kali. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai dan pakaian layak pakai. Bantuan peduli bencana Kintamani dari KPU kabupaten Bangli berupa uang tunai diserahkan melalui transper uang tunai sebesar Rp 1.580.000 Wita melalui transper rekening ke rekening komando tanggap darurat bencana Kabupaten Bangli, tertangal 17 Februari 2017. Sementara bantuan berupa tiga kardus pakaian layak pakai diserahkan oleh ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Lidartawan,STP.,MP secara langsung ke Posko bencana di Kantor Camat Kintamani Senin (20/2). Enam kardus bantuan pakaian layak pakai KPU kabupaten Bangli kembali diserahkan Selasa (21/2) oleh Kasubag Umum Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Bangli  Drs I Ketut Losen. Ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan,STP.,MP mengatakan, kegiatan peduli bencana Kintamani dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin seluruh jajaran KPU Kabupaten Bangli.  Adapun sumber anggaran yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai berasal dari sumbangan sukarela dari seluruh Komisioner dan pegawai KPU Kabupaten Bangli. Begitu juga dengan pakaian layak pakai, berasal dari Komisoner dan Pegawai KPU Kabupaten Bangli. Penyerahan kedua bantuan itu dilaksanakan tiga kali, mulai dari uang tunai dan pakaian layak pakai. ‘’Mudah – mudahan bantuan yang jumlahnya tidak seberapa ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Serta bisa membantu meringankan beban derita yang dialami korban bencana,’’harapnya. (puj/ foto : kpu bgl)

Bangli, kpu-bangli.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli Senin (20/2), melaksanakan rapat pleno penilaian kearsipan mengacu keputusan KPU RI nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017. Penataan dan penilaian kearisipan institusi penyelengara Pemilu dan pemilihan di Bangli ini akan mulai dilakukan melibatkan Dinas Kearsipan Pemkab Bangli. Ketua KPU Kabupaten Bangli I Dewa Agung Gede Lidartawan,STP.,MP mengatakan, keputusan KPU sudah jelas soal pengkodean naskah dinas. Arsip yang sebelumnya menggunakan kode lama agar diarsipan dengan kode model baru, mengacu keputusan KPU RI nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas.  ‘’Ini penting menjadi perhatian dan telah menjadi agenda kegiatan,’’pintanya. Hal senada dikatakan Kasubag umum keuangan dan logistik KPU Kabupaten Bangli  Drs I Ketut Losen menjelaskan, metode pelaksanaan akan dilakukan dengan penataan,pendataan dan menilai arsip. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pembentukan tim untuk penataan,pendataan dan penilaian.Berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangli secara  internal dan eksternal seperti Lembaga Kearsipan Pemkab Bangli. Mengenai anggaran pelaksanaan, sudah diatur dalam RKAL KPU Kabupaten Bangli tahun 2017. Dalam mempersiapkan penataan ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kearsipan pemkab Bangli. Hasilnya, lembaga kearsipan sepakat kegiatan ini akan dilaksanakan awal Maret 2017. Sistem yang akan dilakukan mengacu keputusan KPU RI nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017. (puj/foto : kpubgl)

Buleleng, kpu-bangli.kpu.go.id - Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng memasuki proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan surat tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali nomor 350/KPU.Prov-016/II/2017, KPU Kabupaten Bangli ditempatkan di Kecamatan Busungbiu mendampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara, Jumat (17/2). Dimana lokasi Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Camat Busungbiu Kabupaten Buleleng.  Pendampingan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli terhadap PPK Busungbiu dimulai dari pembukaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi ditutup. PPK  Busungbiu melakukan rekap di 73 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 Desa se-Kecamatan Busungbiu. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara ini dilakukan secara bergantian dengan menggunakan nomor urut kehadiran masing - masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja PPK Busungbiu. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimulai pukul 09.30 Wita ini dihadiri oleh seluruh PPS se-Kecamatan Busungbiu beserta sekretariatannya, Panwascam Kecamatan Busungbiu, dan Saksi para Pasangan Calon. Rapat Pleno tersebut dibuka oleh Ketua PPK Busungbiu Gede Sumanaya,S.Pd., M.Pd. Tim Pendamping dari KPU Bangli yang terdiri dari Putu Ariyanti Suningsih, SH., Gde P. Roy Suparman, ST., dan Putu Gede Pertama Pujawan, SE menyaksikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara seksama. Tim dari KPU Bangli ini di dampingi oleh Komisoner KPU Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Cakra Budaya, SP., dan Drh. I Made Seriyasa. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara berlangsung hampir selama 9 jam lamanya yang ditutup pada pukul 18.32 Wita oleh Ketua PPK Busungbiu Gede Sumanaya,S.Pd., M.Pd. Hasil pleno rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan Busungbiu dapat dilihat pada : pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/bali/buleleng/busungbiu (gpr/foto : kpubgl)